WARTABANJAR.COM, BARABAI — Dalam upaya mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan menuju era digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tahun 2025.
Kepala Disdukcapil HST, Herry Setiawan, menyebutkan bahwa langkah percepatan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya digitalisasi data kependudukan.
“Transformasi digital kependudukan ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada dokumen fisik. Dengan IKD, seluruh data kependudukan dapat diakses langsung melalui satu aplikasi di ponsel,” ujar Herry kepada WartaBanjar.com, Selasa (21/10/2025).
Namun, hingga saat ini capaian aktivasi baru mencapai 3,32 persen atau sekitar 6.250 warga dari total target 49.670 pemilik KTP-el. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target nasional dan menjadi tantangan besar bagi Disdukcapil HST dalam mewujudkan pelayanan kependudukan berbasis digital secara menyeluruh.
Untuk mempercepat realisasi, pihak Disdukcapil akan menggelar program jemput bola ke berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab HST.
“Pegawai negeri dan PPPK di setiap SKPD menjadi prioritas utama aktivasi. Kami juga sudah menyiapkan surat permohonan dukungan resmi kepada Bupati agar kegiatan ini berjalan maksimal,” jelas Herry.Selain aparatur pemerintah, upaya aktivasi juga akan diperluas ke masyarakat umum di tingkat kecamatan dan desa. Herry menekankan bahwa IKD bukan hanya efisien, tapi juga lebih aman, karena data kependudukan langsung terhubung ke sistem pusat.
“Identitas digital ini tidak bisa dipalsukan. Cukup dengan ponsel, warga sudah bisa menunjukkan KTP digital saat dibutuhkan,” tambahnya.
Disdukcapil HST juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA), dengan prinsip tertib administrasi dan pelayanan inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Herry optimistis, dengan dukungan lintas instansi dan kesadaran masyarakat, angka aktivasi IKD di HST akan meningkat signifikan dalam waktu dekat.
“Semakin banyak warga beralih ke identitas digital, semakin efisien dan aman pula sistem administrasi kependudukan kita,” pungkasnya.